Latar Belakang

Perubahan paradigma dalam pendidikan modern yang menuntut profesionalitas tinggi dan pemenuhan sarana dan prasarana berbasis ICT yang lengkap serta kemandirian lembaga dalam sistem pengelolaan keuangan yang tidak mutlak harus bertumpu pada anggaran pemerintah menjadi pemicu utama bangkitnya setiap lembaga pendidikan baik negeri terlebih swasta untuk merubah tata kelola sistem keuangannya.

Perubahan tata kelola sistem keuangan dengan mengedepankan kemandirian lembaga yang kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk menentukan beberapa perguruan tinggi negeri baik PTU maupun PTAI sebagai perguruan tinggi yang sistem pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sistem BLU ini akan mendorong perguruan tinggi dimaksud untuk mandiri dan memberikan hak penuh dalam pengaturan keuangan kampus sesuai dengan kebutuhannya, sehingga campus asset management dan pengembangan jiwa enterpreneur menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan.

Berlatar belakang hal diatas yang mendorong UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Pusat Pengembangan Bisnis mencoba mengembangkan bisnis untuk pengembangan kampus yang mandiri dan profesionalserta menjadi financial supporter kampus.

Tinjauan Historis

Sejak ditetapkannya IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2009 sebagai perguruan tinggi negeri yang sistem pengelolaan keuangannya menjadi Badan Layanan Umum oleh Kementerian Keuangan, maka secara otomatis kampus harus menyiapkan diri menjadi kampus yang mandiri dari sisi pengelolaan keuangan.

Kemandirian pengelolaan keuangan dimaksud dijawab dengan didirikannya sebuah Unit Pengembangan Usaha (UPU) oleh Rektor yang saat itu masih dijabat oleh Prof. Dr. H. Nur Syam, M. Si. Unit Pengembangan Usaha tersebut merupakan salah satu unit non struktural dikelola secara mandiri baik yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, pengangkatan pegawai dan sistem managerial mengingat belum masuk pada ortaker IAIN Sunan Ampel.

Perjalanan panjang Unit Pengembangan Usaha (UPU) dari tahun 2009 – 2013 Pusat Pengembangan Bisnis dengan tiga unit usaha yang dirintis diantaranya penerbitan sunan ampel press, air mineral gelas IAIN Fresh dan sub agent ticketing pesawat online. Ketiga unit usaha yang dirintis selama 4 tahun tersebut secara umum belum memperoleh hasil yang maksimal dan juga progress yang signifikan mengingat seluruh kebutuhan operasional dan belanja pegawai menjadi beban unit itu sendiri.

Perubahan besar yang sangat signifikan baru dapat dirasakan sejak Juni 2013 ketika organisasi dan tata kerja IAIN Sunan Ampel mengalami perubahan dengan memasukkan beberapa pusat baru di Ortaker di antaranya adalah Pusat Pengembangan Bisnis yang secara struktural langsung di bawah koordinasi Wakil Rektor II bidang Umum, Keuangan, Kepegawaian dan Perencanaan.

Dasar Hukum

  1.  Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  3.  Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban Barang MilikNegara (TPBMN);
  4.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
  5.  Keputusan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Sunan Ampel Surabaya;
  6.  Keputusan Menteri Keuangan RI No. 511/KMK.05/2009 tentang Penetapan IAIN Sunan Ampel pada Departemen
  7.  Agama sebagai Instansi Pemerintahyang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  8.  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang
  9.  Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  10.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
  11.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
  12.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 67/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada Kementerian Agama;
  13.  Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor : Un.08/1/KS.01.1/SK/106A/P/2014 Tentang Tarif Pemanfaatan Aset UIN Sunan Ampel Surabaya;
  14.  Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.08/l/KS.Ol.l/SK/97.D/P/2015 Tentang Daftar Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.